Hukum dan Keruntuhan Langit
Perseteruan antara Polri dan Kejaksaan dengan KPK dalam kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (BSR-CMH) ibarat sinetron kejar tayang yang menayangkan sensasi-sensasi pada setiap episode. Publik menilai ketegangan hub

Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia
“Pada zaman dimana semua komunitas masyarakat adat tergabung dalam institusi negara, maka tidak dapat dielakkan bahwa mereka harus menegosiasikan bahkan memperjuangkan hak atas wilayah hidup mereka diantara berbagai kategori hak yang dibuat oleh negara.” Dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009

Perppu Kucing Menyelamatkan Ikan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 (Perppu) yang dikeluarkan Presiden menjadi dasar penunjukkan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK ibarat selimut yang menutupi persoalan sebenarnya. Bahkan perppu tersebut mendatangkan persoalan tersendiri. Persoalan yang dihadapi oleh KPK saat ini secara kasat mata datang dari dua penjuru. Pertama dari Polri yang mengkriminalisasi 2 orang pimpinan KPK (Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto) atas kewenangan KPK melakukan pencekalan. Kedua dari DPR yang akan memangkas kewenangan penuntutan KPK melalui RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mengembalikan kewenangan penuntutan hanya oleh kejaksaan.